Tupoksi


Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung. Sekretariat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

 

A. Tugas Pokok

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi layanan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, oraganisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data Koperasi.

B. Fungsi

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi, pemberian izin usaha simpan pinjam, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian, Keanggotaan Koperasi, gerakan masyarakat sadar Koperasi, serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data Koperasi;
  • Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan pemberian izin usaha simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi, izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dan KSPPS yang wilayah keanggotaannya anttar kabupaten/kota;
  • Pelaksanaan pembinaan pendirian Koperasi, meliputi: pendaftaran, proses badan hukum Koperasi dan perolehan Nomor Induk Koperasi (NIK);
  • Pelaksanaan layanan administrasi Badan Hukum Koperasi, meliputi: pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi tingkat provinsi;
  • Pelaksanaan pembinaan terpadu dan kerjasama dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam perolehan Badan, Hukum Koperasi;
  • Pelaksanaan layanan pembubaran Koperasi tingkat provinsi baik atas permintaan anggota maupun pembubaran oleh pemerintah;
  • Pelaksanaan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan perkoperasian yang meliputi: dokumantasi, penelahan dan penerapan;
  • Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana Koperasi, meliputi: perangkat organisasi Koperasi, perangakat administrasi dan buku-buku organisasi, akuntanbilitas Koperasi klasifikasi dan pemeringkatan Koperasi;
  • Pelaksanaan pembinaan perangkat organisasi Koperasi, meliputi: Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus dan pengawas dalam upaya meningkatkan kinerja layanan Koperasi;
  • Pelaksanaan pendampingan manajemen organisasi dan usaha Koperasi dan kerjasama dengan lembaga pendamping Koperasi tingkat provinsi;
  • Pelaksanaan pembinaan akuntabilitas Koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha serta fasilitasi akuntabilitas Koperasi tingkat provinsi;
  • Penyiapan bahan perumusan usulan terhadap Koperasi berprestasi, Pembina dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan penghargaan;
  • Pelaksanaan pembinaan penyuluhan perkoperasian, meliputi: sosialisasi, pengembangan penyuluhan dan kaderisasi penyuluhan Koperasi;
  • Pelaksanaan penyuluhan pembentukan Koperasi, meliputi: rapat pembentukan, pembuatan akta pendirian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus Koperasi;
  • Pelaksanaan penyuluhan keanggotaan Koperasi gerakan masyarakat sadar Koperasi;
  • Pelaksanaan penyuluhan peningkatan partisipasi anggota Koperasi, meliputi: partisipasi modal dan usaha, partisipasi pengawasan anggota serta promosi anggota;
  • Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data Koperasi;
  • Pelaksanaan pemuktakhiran data Koperasi berdasarkan Online Database System (ODS);
  • Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan perizinan dan kelembagaan Koperasi;
  • Penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan perizinan dan kelembagaan Koperasi;
  • Penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan perizinan dan kelembagaan Koperasi; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

SEKSI PERIZINAN

Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan layanan perizinan Koperasi yang meliputi memfasilitasi izin usaha simpan pinjam koperasi tingkat provinsi, memfasilitasi izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dan KSPPS yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/kota serta fasilitasi perizinan lainnya.

Rincian tugas Seksi Perizinan adalah sebagai berikut:

  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pendaftaran dan izin usaha simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi;
  • Melaksanakan layanan administrasi izin usaha simpan pinjam Koperasi tingkat pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dan KSPPS yang wilayah keanggotanya antar kabupaten/ kota;
  • Memfasilitasi perizinan usaha yang dibutuhkan Koperasi bekerjasama dengan instansi terkait pemberi izin usaha;
  • Melaksanakan verifikasi terhadap usulan izin usaha simpan pinjam Koperasi provinsi dan izin pembukaan kantor kas KSP dan KSPPS yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/ kota;
  • Melaksanakan sosialisasi perizinan Koperasi bekerjasama dengan instansi terkait yang membidangi Koperasi dan UKM tingkat provinsi dan kabupaten/ Kota;
  • Melaksananakan evaluasi pembinaan perizinan dan pemberian izin usaha simpan pinjam Koperasi;
  • Melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan pembinaan perizinan Koperasi;
  • Menyiapkan data dan pelaporan perkembangan pembinaan perizinan Koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam Koperasi dan pembukaan kantor cabang; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

SEKSI KELEMBAGAAN

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi, meliputi: pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tatalaksana, penyuluhan perkoperasian serta gerakan masyarakat sadar koperasi.

Rincian tugas Seksi Kelembagaan adalah sebagai berikut:

  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan Kelembagaan Koperasi, meliputi pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana Koperasi dan penyuluhan perkoperasian;
  • Melaksanakan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan perkoperasian terkait pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi, meliputi: dokumentasi, penerapan dan penelahan;
  • Melaksanakan fasilitasi pendaftaran dan perolehan Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Quick Response (QR) code;
  • Melaksanakan layanan administrasi Badan Hukum Koperasi, meliputi: pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi tingkat provinsi;
  • Melaksanakan verifikasi terhadap usulan Badan Hukum Koperasi baru dan usulan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, peleburan, pembagian dan perubahan usaha Koperasi tingkat provinsi;
  • Melaksanakan pembinaan terpadu perolehan Bdan Hukum Koperasi bekerjasama dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK);
  • Melaksanakan pembinaan perangkat organisasi Koperasi tingkat provinsi, meliputi: RAT, Pengurus dan pengawasan dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi anggota;
  • Melaksanakan pembinaan dan fasilitas penyediaan perangkat administrasi dan buku-buku organisasi Koperasi tingkat provinsi;
  • Melaksanakan klasifikasi dan peningkatan Koperasi tingkat provinsi sebagai bahan penilaian kinerja penyelengaraan organisasi dan tatalaksana Koperasi;
  • Melaksanakan pembinaan dan fasilitas akuntansi Koperasi tingkat provinsi;
  • Menyiapkan bahan perumusan usulan terhadap Koperasi berperestasi, Pembina dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan penghargaan;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pembentukan Koperasi,meliputi: rapat pembentukan, pembuatan akta pendirian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus Koperasi;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan gerakan masyarakat sadar Koperasi;
  • Melaksanakan penyuluhan peningkatan, partisipasi anggota Koperasi, meliputi: partisipasi modal dan usaha, partisipasi pengawasan anggota serta promosi anggota;
  • Melaksanakan pembinaan dan fasilitas sarana dan prasarana penyuluhan perkoperasian tingkat provinsi;
  • Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan Koperasi, meliputi pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana serta penyuluhan perkoperasian;
  • Melaksanakan menyiapkan bahan program dan kegiatan pembinaan Kelembagaan Koperasi;
  • Menyiapakan data dan pelapoaran perkembangan pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Koperasi;dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

SEKSI MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN DATA KOPERASI

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi, meliputi : pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi koperasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Rincian tugas Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi adalah sebagai berikut:

  • Menyiapkan b ahan perumusan kebijakan teknis pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
  • Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Koperasi bekerjasama dengan seksi data pada Dinas yang membidang Koperasi dan UKM kabupaten/ kota;
  • Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan data Koperasi tingkat provinsi dan kabupaten/ kota;
  • Melaksanakan penyajian data dan informasi keragaan koperasi secara periodik;
  • Melaksanakan pemuktakhiran data Koperasi berdasarkan Online Database System (ODS) bekerjasama dengan operator ODS pada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kota;
  • Melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi Koperasi;
  • Melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
  • Menyiapkan bahan pelaporan perkembangan data dan informasi Koperasi; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.